Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah meminta Presiden Joko Widodo
untuk tidak membuat sensasi dengan mendatangi lokasi operasi
pemberantasan pungli (OPP) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dia
menilai bahwa hadir dalam OTT tersebut bukan merupakan salah satu
pekerjaannya sebagai presiden.
"Kalau
sekadar sensasi mendatangi tempat ada uang yang dipungut ini tuh titik
sampah di tengah masyarakat kita banyak. Tapi apa itu jadi urusan
Presiden? Nggak gitu caranya," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/10).
Pada
kunjungannya di Kemenhub itu, Presiden Joko Widodo memberi peringatan
keras kepada seluruh instansi agar tak melakukan pungutan liar (pungli)
terutama terkait pelayanan rakyat. Fahri pun menanggapi, Presiden Joko
Widodo sebaiknya tidak hanya sekadar menjadikan momentum penyampaian
pesan untuk berhenti melakukan pungli pada kunjungan tersebut.
"Anda
pemimpin politik, Anda punya hak memaksa, Anda punya hak membuat
undang-undang, mobilisasi anggaran, aparatur negara sipil militer. Tak
cukup mengatakan stop tapi ada satu komprehensif strategi untuk
mengatasi itu dari akar sampai gejalanya," tuturnya.
Sebelum OTT
terjadi, Presiden Joko Widodo baru saja menyelesaikan rapat soal
reformasi bidang hukum. Dalam rapat tersebut, dia mengesahkan
pembentukan Operasi Pemberantasan Pungli (OPP).
Fahri pun meminta
kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak hanya mengimbau masyarakat
untuk tidak melakukan pungli. Menurutnya, masyarakat sesungguhnya ingin
mengetahui akar permasalahan dari pungli yang terjadi, bukan
permukaannya saja.
"Di RT ada, di desa ada. Apa presiden mau
keliling 73 ribu desa untuk mempermasalahkan uang seribu dua ribu? Kita
itu ingin narasinya. Apa maknanya," imbuhnya.
BESTPROFIT
No comments:
Post a Comment